Vereenigde Oost indische Compagnie

Melihat kasus-kasus korupsi dewasa ini, mungkin merupakan warisan birokrasi VOC (Vereenigde Oost indische Compagnie ) jaman pra kemerdekaan – atau malah mungkin warisan nenek moyang kita :P. Sejarah mencatat pada abad 18, saat VOC berkuasa, terjadi praktek-praktek korupsi oleh penguasa-penguasa birokrasi. Salah satunya adalah Gubernur Jendral Johan Van Hoorn.

Van Hoorn adalah Gubernur Jendral Hindia Belanda ke-17. Dia memerintah antara tahun 1704 – 1709. Tokoh kelahiran Amsterdam 16 November 1653 ini diduga menumpuk kekayaan sebesar 10 Juta Gulden di akhir jabatannya, padahal gaji resminya hanya sekitar 700 Gulden /bulan.

Merajalelanya korupsi berawal dari kepatuhan yang sangat oleh rakyat saat itu. Awalnya kepatuhan itu muncul dengan sendirinya, kemudian muncul ordonansi Gubernur Jendral Henricus Zwaardecroon yang mengatur cara penghormatan sebagai bentuk kepatuhan kepada penguasa. Tentu saja segala bentuk penghormatan itu tidak akan sempurna tanpa disertai pemberian upeti. Aliran upeti inilah yang kemudian menjelma menjadi awal epidemi korupsi.

Saat VOC berkuasa kesempatan melakukan korupsi sangat besar. Dimana semua itu karena kekuasaan mutlak dari VOC terhadap Nusantara. Hal ini merangsang orang-orang untuk menjadi karyawan VOC dengan rela menyogok. Gayungpun bersambut, lahirlah kebusukan di internal VOC dengan munculnya tarif sogok di sekitar tahun 1719 – 1723 untuk menjadi karyawan VOC.

Salah satu bentuk lain dari korupsi di tubuh VOC adalah penyunatan uang kas dan anggaran. Kemudian muncul cara lain seperti pemerasan kepada rakyat. Dan semakin meluasnya wilayah kekuasaan VOC semakin banyak pula bentuk-bentuk korupsi lainnya seperti pemotongan keuntungan yang seharusnya hak VOC, pemaksaan penyerahan hasil bumi diatas target, pemaksaan penyerahan upeti, dan menerima hadiah dari para penjilat. Tidak heran jika menjadi pejabat di VOC adalah kesempatan memperkaya diri.

Sebenarnya ada tindakan pemerintah Belanda atas kasus korupsi tersebut. Selain membatasi jumlah upeti khusus untuk karyawan yang pulang ke Belanda, Van Imhoff, Gubernur Jendral yang kapalnya dibaptis sebagai De Hersteller ( Sang Pemulih ) menyerahkan perdagangan candu ke koperasi karyawan. Namun hal itu tidak sukses dan hampir mengakibatkan VOC bangkrut. Kejadian ini memaksa De Heeren XVII memberlakukan kebijakan yaitu penyerahan sejumlah pemasukan kepada VOC setiap tahun ( het ambtsgeld )

De Heeren XVII sendiri adalah dewan dereksi yang mengontrol VOC. Secara etimologi berarti Tuan-tuan tujuh belas. Direksi inilah yang menetapkan kebijakan VOC.

Namun hal itu tetap saja tidak bisa menghentikan tindakan korupsi. Keadaan pun semakin parah saja.

Pada akhirnya VOC tidak bisa lagi menutupi bobroknya keuangan mereka. Beberapa pihak menuntut pembubaran VOC. Namun pemerintah belanda masih mempertahankannya dengan penerbitan obligasi , karena saat itu diperlukan pertahanan di Nusantara. Namun karena besarnya hutang yang ditanggung VOC yang tidak sebanding dengan modal kerjanya, pada 31 Desember 1799, setelah 197 tahun berdiri, VOC dinyatakan bangkrut dan semua asetnya menjadi milik Belanda.

Korupsi itu muncul karena kesempatan yang didukung oleh busuknya moral. Sifat konsumtif juga menjadi salah satu faktor.

Sejarah selalu berulang, apakah hal ini akan terjadi pada bangsa Indonesia ? Semoga tidak